Pemkab Tabanan Raih Peringkat Pertama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mencetak prestasi gemilang di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Kabupaten Tabanan berhasil meraih skor tertinggi tingkat kabupaten secara nasional dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 dengan skor 97,97 persen. Prestasi ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

MCP merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menerapkan kebijakan pencegahan korupsi. Dengan raihan skor hampir sempurna ini, Tabanan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dikelolanya telah memenuhi standar tinggi dalam transparansi dan pencegahan praktik koruptif.

Keberhasilan ini bukanlah yang pertama bagi Tabanan. Pada tahun 2021, Kabupaten Tabanan juga mencatat pencapaian membanggakan dengan masuk dalam tiga besar capaian MCP di Provinsi Bali dengan skor 90,82 persen. Lonjakan skor dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pengawasan tata kelola pemerintahan berjalan secara berkelanjutan.

Bupati Sanjaya mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam meraih tingkat pertama pada kategori Kabupaten ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintahan daerah dan dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka, tetapi representasi dari semangat dan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Implementasi kebijakan berbasis transparansi dan akuntabilitas akan terus diperkuat guna memastikan bahwa seluruh aspek pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.

Meskipun telah mencapai hasil yang luar biasa, tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian ini tetap ada. Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat terus berinovasi dalam menerapkan strategi pencegahan korupsi, termasuk optimalisasi digitalisasi layanan publik dan penguatan peran pengawasan masyarakat.

Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas korupsi. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat semakin meningkat, menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pencapaian Kabupaten Tabanan dalam MCP 2024 membuktikan bahwa dengan komitmen yang kuat dan sinergi antar pemangku kepentingan, pemerintahan yang bersih dan profesional bukanlah sekadar impian. Prestasi ini menjadi langkah maju dalam membangun Tabanan yang lebih baik dan berintegritas, menuju Tabanan yang Aman, unggul dan Madani.

Kepala Inspektorat Tabanan I Gusti Ngurah Supanji menyebutkan, Tabanan bisa meraih poin maksimal dalam beberapa indikator penilaian seperti, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,optimalisasi pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kepatuhan terhadap regulasi. “Ini menunjukan kepatuhan dalam pemenuhan terhadap indikator 8 area intervensi,” ujarnya.

Selain itu, penilaian MCP KPK mencakup beberapa indikator utama yang menjadi fokus dalam upaya pencegahan korupsi, seperti perencanaan dan penganggaran apbd, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

“Tujuannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui sistem pengawasan yang ketat, mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efektif dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam pencegahan korupsi,” ujar Kepala Inspektorat Tabanan I Gusti Ngurah Supanji. (Tim)