Forum OPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan Bahas Strategi Penyusunan RKPD-SB 2026
Forum OPD yang Diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan pada Kamis, 6 Maret 2025.
Tabanan – Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan menggelar forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah-Satu Bupati (RKPD-SB) Tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made Murdika dan dihadiri pula oleh OPD terkait.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made Murdika menegaskan kembali visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Tabanan sebagai dasar dalam menyusun RKPD-SB 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dirancang harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan semangat AUM Kabupaten Tabanan.
“RKPD-SB 2026 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya, pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebutuhan prioritas pembangunan,” ujarnya Kamis, 6 Maret 2025 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
Murdika menambahkan, RKPD-SB memiliki peran strategis sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, sehingga harus dirancang secara optimal.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam forum ini adalah upaya mengatasi kesenjangan dalam mewujudkan cita-cita Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menekankan, tantangan yang ada harus dihadapi secara kolaboratif oleh seluruh OPD agar dapat mencapai indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
Pada sesi diskusi, beberapa pihak menyampaikan pertanyaan dan masukan, pihak dari Kecamatan Selemadeg Timur mengajukan pertanyaan mengenai fleksibilitas penggunaan dana daerah, khususnya terkait kemungkinan pengalihan anggaran untuk proyek lain, seperti pengadaan marka jalan di Desa Megati.
Sementara, dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tabanan menyoroti dua usulan prioritas yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran OPD.
Pihak Inspektorat Tabanan menekankan pentingnya pengawasan kebijakan agar tetap efisien dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Selain itu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan memberikan saran agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan peruntukannya guna memastikan pencapaian output yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Made Murdika menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan kinerja di tengah berbagai tantangan yang ada. Ia berharap OPD dapat menjadi wadah yang mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di sektor perhubungan.
“Dengan sinergi yang baik, pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Tabanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Tim)
