Diskominfo Ajak KI Provinsi Jabarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017

Diskominfo Ajak KI Provinsi Jabarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017

Tabanan – Menyamakan pemahaman dalam Pelayanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan mengajak Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Senin (20/8) di ruang rapat Diskominfo Tabanan.

Pada kesempatan tersebut, Diskominfo yang diwakili Sekretaris Dinas yang juga sebagai PLID Utama, I Wayan Suradigama menyatakan sosialisasi ini bertujuan untuk penyamaan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tabanan terkait pelayanan informasi publik. “Kami mengundang Komisi Informasi bertujuan agar ada kesamaan persepsi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkup OPD di Kabupaten Tabanan,” ujarnya. Ditambahkannya mengenai hal yang perlu disempurnakan dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di masing-masing OPD. “Baru 9 (Sembilan) OPD yang kami undang untuk mengikuti sosialisasi ini karena keterbatasan tempat,” imbuhnya. Suradigama berharap kerja sama dengan Komisi  Informasi terus dibangun sehingga nantinya dapat memberikan sosialisasi berkesinambungan kepada OPD yang ada di Pemkab Tabanan.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, IGA Widiana Kepakisan menyatakan bahwa peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. “Dalam Permendagri ini sudah diatur tentang Struktur, SOP dan bagan daftar informasi sehingga badan publik dengan mudah memahami dan menerapkannya,” ujarnya. KI juga mengapresiasi respon dari Pemkab Tabanan terkait pelayanan informasi Publik.

OPD Kabupaten Tabanan yang mengikuti sosialisasi Permendagri ini diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas PUPKP, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP serta Badan Keuangan Daerah.