BRIDA Tabanan Gelar Sosialisasi dan Evaluasi IPKD Tahun 2025

Tabanan – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Tabanan menggelar rapat sosialisasi verifikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 serta evaluasi hasil pengukuran tahun 2024. Acara yang berlangsung di Kantor BRIDA Kabupaten Tabanan ini dihadiri oleh Kepala BRIDA Kabupaten Tabanan I Gusti Made Darma Ariantha, perwakilan dari BRIDA Provinsi Bali, Tim Verifikasi IPKD Provinsi Bali, serta perangkat daerah pengampu IPKD Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA Kabupaten Tabanan I Gusti Made Darma Ariantha menyampaikan, apresiasi atas peningkatan indeks skor IPKD Kabupaten Tabanan tahun 2024 yang mencapai 79,6354.

“Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sayangnya, skor tersebut masih berada dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ dan belum mencapai kategori ‘Baik’. Oleh karena itu, saya berharap dalam sosialisasi ini kita semua dapat berdiskusi secara konstruktif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang masih ada,” ujarnya.

Sementara itu, BRIDA Provinsi Bali memaparkan pengukuran IPKD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 bertujuan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengukuran dilakukan berdasarkan enam dimensi utama dengan bobot penilaian seperti kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan nilai 15 persen. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD nilai 20 persen. Transparansi pengelolaan keuangan daerah nilai 15 persen. Penyerapan anggaran nilai 20 persen. Kondisi keuangan daerah nilai 15 persen. Serta Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah nilai 15 persen.

Selain itu, BRIDA Provinsi Bali mencatat Kabupaten Tabanan telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa dimensi, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Beberapa di antaranya adalah konsistensi nomenklatur program, pemenuhan mandatory spending, peningkatan transparansi dokumen keuangan daerah, serta optimalisasi penyerapan anggaran.

Dalam sesi diskusi, tim verifikasi IPKD Provinsi Bali mengungkapkan beberapa temuan penting dalam masing-masing dimensi seperti, Dimensi I (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), Kabupaten Tabanan memperoleh skor 11,568/15.

Beberapa catatan yang ditemukan oleh BRIDA Provinsi Bali antara lain adanya ketidaksesuaian nomenklatur program dalam RPJMD dan RKPD, serta ketidaksesuaian pagu anggaran antar dokumen perencanaan.

Dimensi II (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD): Kabupaten Tabanan memperoleh skor 19,6552/20. Tim verifikasi menyatakan bahwa secara keseluruhan pengalokasian anggaran sudah sangat baik, hanya saja alokasi anggaran SPM perlu ditingkatkan.

Dimensi III (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah). Skor yang diperoleh adalah 13,7069/15. Beberapa catatan dari BRIDA Provinsi Bali adalah terkait kesesuaian dokumen, validasi dokumen yang diunggah, serta aksesibilitas dokumen di website resmi pemerintah daerah.

Dimensi IV (Penyerapan Anggaran) Kabupaten Tabanan memperoleh skor 15/20. Tim verifikasi mencatat bahwa belanja modal belum mencapai target minimal 80%. Dimensi V (Kondisi Keuangan Daerah). Skor yang diperoleh adalah 4,7057/15. Menurut tim verifikasi, secara umum indikator dalam dimensi ini masih mengalami permasalahan yang sama di banyak daerah.

Dimensi VI (Opini BPK) Kabupaten Tabanan memperoleh skor maksimal 15/15. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemenuhan dokumen yang diminta dalam proses verifikasi harus benar-benar lengkap.

Dalam tanggapannya, Kepala BRIDA Kabupaten Tabanan, I Gusti Made Darma Ariantha, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi dari tim verifikasi.

“Kami akan memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti hasil evaluasi ini. Harapan kami, tahun 2025 Kabupaten Tabanan dapat meningkatkan skornya dan masuk dalam kategori ‘Baik’,” ujarnya optimis. (Tim)