Diskominfo Tabanan Bahas Penguatan Infrastruktur Digital di Desa
Acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tabanan.
Tabanan – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tabanan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom membahas beberapa hal penting yang menyangkut penguatan infrastruktur digital desa pada Rabu, 5 Maret 2025.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Tabanan I Made Sumerta Yasa, SSTP., M.Si, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Dinas Kominfo Tabanan I Gusti Putu Winiantara S.Sos.
Beberapa poin utama yang disampaikan dalam forum ini antara lain, pembuatan website media center sebagai pusat informasi. Pengembangan Website Data Desa Presisi guna mendukung pembangunan berbasis data. Kemajuan dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hingga saat ini.
“Informasi mengenai penghentian layanan internet gratis Bali Smart Island (BSI). Persiapan anggaran untuk penyediaan layanan internet gratis di Desa Dinas, dengan masing-masing desa mendapatkan dua titik akses,” kata I Gusti Putu Winiantara.
Rencana pemasangan jaringan fiber optic (FO) untuk kantor dinas yang baru pada tahun 2025. Rencana pemasangan sekitar 200 titik CCTV di tahun 2025 untuk meningkatkan keamanan fasilitas umum di seluruh desa. Serta pentingnya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena menjadi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan evaluasi statistik.
Juga dipaparkan informasi terkait penghentian layanan free Wi-Fi BSI dan rencana baru Diskominfo dalam menyediakan internet gratis di Desa Dinas (dua titik), Puskesmas, serta objek wisata. Adanya menyampaikan bahwa tiga komponen digitalisasi desa, yakni domain desa.id, sewa aplikasi OpenSID, dan hosting, telah difasilitasi dan dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui Diskominfo.
Sesi diskusi pun berjalan dengan aktif. Perwakilan dari Desa Rejasa menanyakan terkait pembayaran OpenSID, sementara perwakilan dari BPS membahas mengenai peran walidata. Desa Sudimara juga menyampaikan permasalahan terkait Anjungan Mandiri yang belum terintegrasi dengan OpenSID yang telah dibayarkan oleh Diskominfo.
Diharapkan, bahwa seluruh desa dapat lebih memaksimalkan penggunaan website desa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Forum kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Perbekel Desa Padangan terkait permasalahan kabel FO yang masih semrawut.
“Forum ini menjadi wadah penting dalam membahas penguatan infrastruktur digital di desa dan memastikan bahwa pelayanan teknologi informasi dapat berjalan dengan optimal untuk mendukung transparansi dan pembangunan daerah,” ujar Kepala Dinas Kominfo Tabanan I Made Sumerta Yasa, SSTP., M.Si. (Tim)
